Polemik BLT Dana Desa

Kementerian desa PDTT merilis Surat Edaran No. 8/2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat edaran ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. 

Sekarang mari kita cermati apa isi Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020.

SE di atas dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. Sedangkan Batasan dan perkiraan penggunaan anggaran program ini adalah 10% sampai 15% untuk dana desa di bawah Rp800 juta. Kemudian, bagi desa yang memperoleh Rp800 juta sampai Rp1,5 miliar, besarannya 15% sampai 20%,”. Adapun desa yang mendapatkan dana desa Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar besarannya 20 sampai 25% dan dana desa Rp1,2 miliar sampai Rp2 miliar besarannya 25% sampai 30%.

Dengan kejelasan dasar hukum dan batasan dan perkiraan anggaran di atas, diharapkan pemerintahan melakukan aksi nyata, yang sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan warganya. Akan tetapi dalam realitas terhadap  pengelolaan dana desa, pengelolaan  yang tak diimbangi kapasitas menyebabkan tumbuh suburnya nepotisme sehingga kerap menimbulkan persoalan.

Sehingga, kepala desa banyak yang mengangkat anggota keluarga seperti istri, saudara, atau teman dekatnya sebagai perangkat desa dalam urusan yang melibatkan urusan dana hingga satu miliaran rupiah tersebut. "Ada yang bilang sampai 30 persen, tapi sebenarnya ini kasus per kasus tapi kalau dikumpulkan jumlahnya memang banyak," katanya dalam diskusi "Dampak Korupsi terhadap Lingkungan" ujar Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (9/12). Persoalan lain dari dana desa tersebut adalah ketidakmerataan pembagiannya atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran.

Di bulan Ramadhan ini di mana masyarakat memerlukan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan . Bagi masyarakat mampu itu bisa saja terpenuhi oleh mereka akan tetapi masyarakat menengah kebawah yang tak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhannya akan menjerit dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BLT dana desa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat kurang mampu  malah diberikan oleh orang-orang yang secara finansial cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi lagi-lagi ini persoalan  nepotisme.

Diharapkan Pemerintahan seharusnya cukup serius dalam pengelolaan BLT dana desa tersebut sehingga tidak lagi salah sasaran.

Penulis: Aswan (Cab. Gowa Raya_komisariat Syariah dan Hukum)

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
Feb 6, 2021, 9:54 PM - Ruang Sekolah
Des 30, 2021, 4:42 PM - bebersama
Penulis

Bulukumba, 01 januari 1999 Kader HMI Cabang Gowa raya UIN Alauddin Makassar Hukum Tatanegara

Tulisan Baru
Okt 17, 2021, 11:12 PM - Della putri utami
Okt 17, 2021, 11:03 PM - Andi Anis Magfiroh
Okt 8, 2021, 12:01 AM - Regita Putri Cahyani
Okt 7, 2021, 11:55 PM - Ilham Saifullah