Makalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kumpulan makalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dapatkan secara gratis makalah kesehatan dan keselamatan kerja untuk memenuhi tugas dari Bapak atau Ibu Dosen.

Adapun makalah kesehatan dan keselamatan kerja sudah tersedia bagi mahasiswa untuk tugas Hukum Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Makalah Ilmu Makki dan Madani Lengkap

 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

MAKALAH

Disusun untuk Memenuhi Tugas Hukum Ketenagakerjaan  yang Diampu oleh Bapak Bismoadi Tri Wahyu Faisal, M.H

 

 

Oleh:

SAUQI ROMDANI

FIKRI ANAS SHOLIHIN

RISKA

 

 

 

FAKULTAS SYARI`AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2019

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat.

Alhamdulillah Wasyukurillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Tafsir Ayat Ahkam yang membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Apabila terdapat di dalamnya kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Mohon dimengerti dan dipahami, bahwa penulis adalah insan yang sangat lemah akan kecerdasan dan sangat kurang akan kesempurnaan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan dengan harap semoga dosen pengampu, dapat memberikan kritik dan saran agar makalah ini penuh dengan pelajaran yang dapat kami ambil, sehingga bisa menjadi cermin untuk tugas berikutnya, dan kami mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingannya, semoga dosen pengampu dapat memberikan keikhlasan dalam membimbing, agar penulis mendapatkan kemanfaatan ilmu yang bisa menuntun kami kejalan yang diridhoi Allah SWT. “Allahhumma Amin

Semoga makalah ini bermanfaat dan menjadikan amal baik khususnya bagi kami dan umumnya bagi orang yang membacanya.

“ Allahumma Shalli’ala Sayyidina Muhammad ”

BAB  I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Kondisi  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi  tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat.                   

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama.  Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

 

B.    Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang?

2. Bagaimana Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Bagaimana Program Jaminan Sosial

 

C.   Tujuan

1. Mengetahui Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang.

2. Mengetahui Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Mengetahui Program Jaminan Sosial.


 

BAB  II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.[1]

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di  darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.

 

Harkat, martabat manusia, moral dan agama"[2]. DalamUndang-Undang no.1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah :

1)    Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

2)    Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

3)    Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

4)    Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

5)    Memberi pertolongan pada kecelakaan.

6)    Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

7)    Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.

8)    Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.

9)    Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

Dan diperbaharui menjadi Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas:

1)    Keselamatan dan kesehatan kerja,

2)    Moral dan kesusilaan,

3)    Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama[3].

B. Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  1. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja. 

Pemakaian APD yang tidak tepat dapat mencelakakan tenaga kerja yang memakainya, bahkan mungkin lebih membahayakan dibandingkan tanpa memakai APD. Oleh karena itu agar dapat memilih APD yang tepat, maka perusahaan harus mampu mengidentifikasi bahaya potensial yang ada, khususnya yang tidak dapat dihilangkan ataupun dikendalikan.

  1. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya. 

Buku pentunjuk ini berlaku untuk semua pekerja. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga kesehatan serta keselamatan dalam bekerja.

  1. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. 

Peraturan pembagian tugas yang meliputi prosedur atau hal yang harus dilakukan sebagai tanggungjawab para pekerja.

  1. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK (syarat-syarat lingkungan kerja) antara lain tempat kerja steril dari debu,kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keprilakuan. 
  2. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. 

Unsur-unsur penunjang kesehatan rohani ditempat kerja, seperti: Adanya sarana dan prasarana ibadah, penyuluhan kerohanian secara rutin, adanya tabloid atau majalah tentang kerohanian, adanya rata laku ditempat kerja, dam adanya kantin dan tempat istirahat yang terkonsentrasi.

  1. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja. 

Secara umum yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

  1. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Adanya kesadaran dalam diri kita terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kesadaran ini murni dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan apapun demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.[4]

C. Program Jaminan Sosial

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam The Sosial Security Act tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran , manula, orang-orang sakit dan anak-anak depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya difahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Pengertian jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam undang-undang. Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara kesejahteraan sosial.[5]

Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, peraturan Menteri Tenaga Kerja, NO. PER.04/MEN/1993 tentang jaminan kecelakaan kerja, intruksi menteri tenaga kerja No. ISN. 02/MEN/1995 tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing diperusahaan.

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam undang-undang No.3 tahun 1992 bahwa usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang sebagaimana layaknya perusahaan memperkerjakan tenaga kerja (pasal2).

Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan kerja didalam hubungan kerja sesuai dengan undang-undang (pasal 4 ayat 1). Program jaminan sosial tenaga kerja ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi: a. jaminan tenaga kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6 ayat 1).

Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijaminkan oleh jaminan sosial adalah:

kebutuhan akan pelayanan medis; tertundanya, hilangnya, atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan: sakit; hamil; kecelakaan kerja dan penyakit jabatan; hari tua; cacat; kematian pencari nafkah; pengangguran serta tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.[6]

Berkaitan dengan masalah hubungan kerja, jaminan sosial bagi pekerja/buruh diartikan secara sempit dapat dijumpai dalam berbagai perpustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Pengertian jaminan sosial secara sempit dapat dijumpai dalam bukunya Imam Soepomo yang merumuskan bahwa: “jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapat (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.”

 


 

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Kondisi  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi  tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat.

Sementara jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam undang-undang. Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara kesejahteraan sosial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Silalahi, Bennett N.B. dan Silalahi, Rumondang.. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1991.

Syukra Alhamda, Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta, pustaka abadi, 2008.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf)

Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Vol. 6, No. 1, 2002.

Zaeni, Asyhadie & Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

 


[1] Silalahi, Bennett N.B. dan Silalahi, Rumondang.. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1991), hlm. 23

[2]Syukra alhamda, buku ajar ilmu kesehatan masyarakat, (Jakarta, pustaka abadi, 2008), hal.50

[3] Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf)

[4] Poerwanto, Helena dan Syaifullah, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.), hlm. 98

[5] Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Vol. 6, No. 1, 2002, hlm.68

[6] Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 14

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
Penulis

Admin Ruang Sekolah

Tulisan Populer
Tulisan Baru